Pengukuran Kinerja Pemerintahan Berbasis ESG dan SDGs

Pengukuran kinerja pemerintahan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selama ini, pengukuran kinerja sektor publik sering kali berfokus pada aspek administratif, kepatuhan, dan penyerapan anggaran. Namun, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat serta kompleksitas tantangan pembangunan, pendekatan tersebut dinilai belum cukup untuk menggambarkan dampak nyata kebijakan pemerintah terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Dalam konteks inilah, integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi pendekatan strategis dalam pengukuran kinerja pemerintahan. ESG memberikan kerangka kerja untuk menilai kualitas tata kelola dan dampak kebijakan, sementara SDGs menyediakan tujuan dan indikator global yang terukur untuk pembangunan berkelanjutan.

Artikel ini membahas secara komprehensif konsep, urgensi, serta strategi pengukuran kinerja pemerintahan berbasis ESG dan SDGs, termasuk tantangan implementasi dan contoh penerapan di lingkungan instansi pemerintah.

Konsep Pengukuran Kinerja Pemerintahan Berbasis ESG

Pengukuran kinerja berbasis ESG adalah pendekatan yang menilai keberhasilan pemerintahan tidak hanya dari capaian output dan outcome program, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan kualitas tata kelola.

Pendekatan ini mendorong pergeseran paradigma dari sekadar “berapa anggaran yang terserap” menjadi “seberapa besar manfaat dan dampak berkelanjutan yang dihasilkan”.

Dimensi Lingkungan dalam Pengukuran Kinerja

Dimensi lingkungan dalam ESG menilai sejauh mana kebijakan dan program pemerintah berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Contoh indikator kinerja lingkungan meliputi:

• Penurunan emisi gas rumah kaca

• Efisiensi penggunaan energi dan air

• Peningkatan kualitas lingkungan hidup

• Pengelolaan limbah dan sampah

Pengukuran aspek lingkungan membantu pemerintah mengidentifikasi risiko ekologis dan memastikan pembangunan tidak merusak daya dukung lingkungan.

Dimensi Sosial dalam Pengukuran Kinerja

Dimensi sosial menilai dampak kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan inklusivitas.

Indikator sosial dapat mencakup:

• Akses dan kualitas pelayanan publik

• Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan

• Perlindungan kelompok rentan

• Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah

Dengan memasukkan indikator sosial, kinerja pemerintahan diukur dari sejauh mana kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dimensi Tata Kelola dalam Pengukuran Kinerja

Dimensi tata kelola menilai kualitas proses pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan.

Indikator tata kelola antara lain:

• Kepatuhan terhadap regulasi

• Kualitas pelaporan kinerja

• Efektivitas pengendalian internal

• Pencegahan korupsi dan konflik kepentingan

Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama agar pengukuran kinerja ESG dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Keterkaitan ESG dan SDGs dalam Pengukuran Kinerja Pemerintahan

ESG dan SDGs memiliki keterkaitan yang saling melengkapi. ESG berfungsi sebagai kerangka tata kelola dan manajemen kinerja, sementara SDGs menyediakan tujuan dan indikator pembangunan berkelanjutan yang terstandar secara global.

Dalam konteks pemerintahan:

• Aspek lingkungan ESG selaras dengan SDGs terkait perubahan iklim, energi bersih, dan ekosistem

• Aspek sosial ESG sejalan dengan SDGs tentang pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan

• Aspek tata kelola ESG mendukung SDGs tentang institusi yang kuat, keadilan, dan kemitraan

Integrasi ESG dan SDGs membantu pemerintah menyusun sistem pengukuran kinerja yang komprehensif, konsisten, dan berorientasi jangka panjang.

Urgensi Pengukuran Kinerja Berbasis ESG dan SDGs

Pengukuran kinerja berbasis ESG dan SDGs menjadi semakin penting karena beberapa faktor berikut:

• Meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik

• Kompleksitas tantangan pembangunan berkelanjutan

• Kebutuhan pengambilan keputusan berbasis data dan dampak

• Dorongan reformasi birokrasi dan good governance

• Komitmen nasional dan global terhadap pencapaian SDGs

Tanpa sistem pengukuran kinerja yang memadai, pemerintah akan kesulitan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Integrasi ESG dan SDGs dalam Sistem Kinerja Pemerintahan

Agar pengukuran kinerja berbasis ESG dan SDGs berjalan efektif, integrasinya perlu dilakukan secara sistematis ke dalam sistem manajemen kinerja pemerintahan.

Integrasi dalam Perencanaan Kinerja

Tahap perencanaan kinerja merupakan fondasi utama. Pada tahap ini, instansi pemerintah perlu:

• Menyelaraskan tujuan strategis dengan prinsip ESG dan target SDGs

• Menetapkan indikator kinerja yang relevan dan terukur

• Mengidentifikasi risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola

Pendekatan ini memastikan bahwa kinerja yang diukur sejak awal telah berorientasi keberlanjutan.

Integrasi dalam Pelaksanaan dan Pemantauan

Dalam tahap pelaksanaan, pengukuran kinerja ESG dan SDGs dilakukan melalui:

• Pengumpulan data secara berkala

• Pemantauan capaian indikator ESG dan SDGs

• Evaluasi terhadap deviasi dan risiko yang muncul

Pemantauan berkelanjutan memungkinkan instansi pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu.

Integrasi dalam Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi kinerja berbasis ESG dan SDGs menilai:

• Efektivitas kebijakan dan program

• Dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sosial

• Kualitas tata kelola dan kepatuhan

Pelaporan kinerja yang transparan menjadi sarana pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan.

Peran Pimpinan dan ASN dalam Pengukuran Kinerja ESG dan SDGs

Keberhasilan pengukuran kinerja berbasis ESG dan SDGs sangat ditentukan oleh peran pimpinan dan ASN.

Pimpinan berperan dalam:

• Menetapkan arah kebijakan kinerja berkelanjutan

• Mendorong penggunaan indikator ESG dan SDGs

• Memastikan integritas dan transparansi pelaporan

ASN berperan dalam:

• Mengelola data dan indikator kinerja

• Melaksanakan pemantauan dan evaluasi

• Menyusun laporan kinerja yang akurat dan akuntabel

Penguatan kapasitas ASN dalam hal ini sejalan dengan tujuan Bimtek Integrasi Prinsip ESG dalam Tata Kelola Pemerintahan 2026, yang dirancang untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan berbasis keberlanjutan.

Contoh Penerapan Pengukuran Kinerja Berbasis ESG dan SDGs

Sebagai ilustrasi, sebuah pemerintah daerah mengintegrasikan indikator kualitas lingkungan dan kepuasan masyarakat ke dalam sistem penilaian kinerja OPD. Selain menilai realisasi anggaran, pemerintah daerah tersebut juga mengukur dampak program terhadap pengurangan sampah, peningkatan akses layanan dasar, serta transparansi pelaporan.

Hasil pengukuran ini digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pimpinan OPD dan perbaikan kebijakan di tahun berikutnya. Pendekatan ini mendorong OPD untuk lebih fokus pada dampak nyata, bukan sekadar pencapaian administratif.

Tabel Ringkasan Indikator Kinerja Berbasis ESG dan SDGs

Dimensi	Fokus Pengukuran	Contoh Indikator
Lingkungan	Keberlanjutan	Emisi, kualitas lingkungan
Sosial	Kesejahteraan	Akses layanan, kepuasan publik
Tata Kelola	Akuntabilitas	Kepatuhan, transparansi
SDGs	Target global	Capaian tujuan pembangunan

Pengukuran kinerja pemerintahan berbasis ESG dan SDGs untuk meningkatkan akuntabilitas, keberlanjutan, dan kualitas pembangunan sektor publik.

Keterkaitan dengan Kebijakan dan Sistem Nasional

Pengukuran kinerja pemerintahan berbasis ESG dan SDGs sejalan dengan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Informasi dan kebijakan terkait SDGs nasional dapat diakses melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
https://www.bappenas.go.id

Selain itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga mengacu pada kebijakan yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
https://www.menpan.go.id

Kedua lembaga tersebut menjadi rujukan utama dalam penguatan sistem kinerja pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Tantangan Pengukuran Kinerja Berbasis ESG dan SDGs

Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:

• Keterbatasan data dan kualitas indikator

• Kompleksitas pengukuran dampak jangka panjang

• Kurangnya pemahaman teknis ESG dan SDGs

• Resistensi terhadap perubahan sistem penilaian kinerja

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu:

• Menyusun pedoman indikator ESG dan SDGs

• Memanfaatkan teknologi informasi

• Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan

• Mendorong kolaborasi lintas sektor

FAQ

Apa yang dimaksud pengukuran kinerja berbasis ESG dan SDGs?
Pengukuran kinerja yang menilai keberhasilan pemerintahan berdasarkan dampak lingkungan, sosial, tata kelola, dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mengapa ESG dan SDGs perlu diintegrasikan dalam kinerja pemerintahan?
Karena keduanya membantu pemerintah fokus pada dampak jangka panjang, bukan hanya output administratif.

Apakah pengukuran kinerja ESG dan SDGs menggantikan sistem kinerja yang ada?
Tidak, melainkan melengkapi dan memperkuat sistem kinerja yang sudah ada.

Bagaimana langkah awal menerapkan pengukuran kinerja berbasis ESG dan SDGs?
Dimulai dengan penyelarasan tujuan, penetapan indikator yang relevan, dan peningkatan kapasitas aparatur.

Meningkatkan kualitas akuntabilitas publik, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data dan dampak, mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan, serta membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas melalui penguatan kapasitas aparatur dalam Bimtek Integrasi Prinsip ESG dalam Tata Kelola Pemerintahan 2026.