Kesalahan Umum Penyusunan Perda dan Cara Menghindarinya

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda menjadi dasar hukum bagi kebijakan publik, pelayanan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah, hingga pengaturan kehidupan sosial dan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, kualitas penyusunan Perda sangat menentukan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.

Namun dalam praktiknya, banyak Perda yang bermasalah, baik secara formil maupun materiil. Tidak sedikit Perda yang dibatalkan, direvisi, atau tidak dapat diimplementasikan secara optimal karena kesalahan dalam proses penyusunan. Kondisi ini tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat luas.

Artikel ini membahas secara komprehensif kesalahan umum dalam penyusunan Perda serta cara menghindarinya agar regulasi daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas, taat asas, dan berdaya guna.

Peran Strategis Perda dalam Pemerintahan Daerah

Perda memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Fungsinya antara lain:

• Menjabarkan kebijakan nasional sesuai karakteristik daerah

• Menjadi dasar hukum pelaksanaan kewenangan daerah

• Mengatur kepentingan masyarakat lokal

• Memberikan kepastian hukum di daerah

Karena perannya yang strategis, penyusunan Perda harus dilakukan secara cermat, sistematis, dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya Kualitas dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah

Produk hukum daerah yang berkualitas mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perda yang baik harus memenuhi tiga aspek utama, yaitu:

• Aspek yuridis, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

• Aspek sosiologis, sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat

• Aspek filosofis, mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan

Ketidakseimbangan salah satu aspek tersebut sering menjadi sumber kesalahan dalam penyusunan Perda.

Kesalahan Umum dalam Penyusunan Perda

Berikut adalah berbagai kesalahan yang paling sering terjadi dalam penyusunan Perda di pemerintah daerah.

Tidak Selaras dengan Peraturan yang Lebih Tinggi

Salah satu kesalahan paling mendasar adalah Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.

Bentuk kesalahan ini antara lain:

• Mengatur kewenangan yang bukan urusan daerah

• Menetapkan sanksi yang tidak sesuai ketentuan

• Mengabaikan norma nasional

Kesalahan ini berpotensi menyebabkan Perda dibatalkan melalui mekanisme pengawasan.

Lemahnya Dasar Filosofis dan Sosiologis

Banyak Perda disusun tanpa kajian mendalam mengenai kebutuhan masyarakat dan nilai yang ingin diwujudkan. Akibatnya, Perda tidak relevan atau sulit diterapkan.

Ciri-ciri kesalahan ini meliputi:

• Perda tidak menjawab masalah nyata di masyarakat

• Kurangnya partisipasi publik

• Penolakan dari kelompok terdampak

Padahal, pendekatan partisipatif merupakan kunci keberhasilan regulasi daerah.

Naskah Akademik yang Tidak Berkualitas

Naskah akademik merupakan fondasi utama penyusunan Perda. Kesalahan dalam naskah akademik akan berdampak langsung pada kualitas regulasi.

Kesalahan yang sering ditemukan antara lain:

• Analisis masalah yang dangkal

• Data yang tidak mutakhir

• Rekomendasi kebijakan tidak jelas

Tanpa naskah akademik yang kuat, Perda berisiko tidak efektif dan mudah digugat.

Bahasa Hukum yang Tidak Jelas dan Multitafsir

Penggunaan bahasa hukum yang tidak tepat menjadi sumber masalah dalam implementasi Perda. Kalimat yang ambigu atau terlalu teknis sering menimbulkan penafsiran berbeda.

Contoh kesalahan bahasa hukum:

• Istilah tidak didefinisikan dengan jelas

• Kalimat terlalu panjang dan kompleks

• Penggunaan istilah asing tanpa penjelasan

Bahasa hukum yang baik harus jelas, lugas, dan mudah dipahami.

Ketidakkonsistenan Struktur dan Sistematika

Kesalahan lain yang sering terjadi adalah struktur Perda yang tidak konsisten dengan kaidah peraturan perundang-undangan.

Bentuk kesalahan ini meliputi:

• Sistematika pasal yang tidak runtut

• Pengulangan norma

• Ketidaksesuaian antara judul dan substansi

Kesalahan struktur dapat menyulitkan implementasi dan penegakan hukum.

Kurangnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Penyusunan Perda sering dilakukan secara sektoral tanpa koordinasi yang memadai. Akibatnya, muncul tumpang tindih kewenangan dan konflik kebijakan.

Dampak kurangnya koordinasi antara lain:

• Perda sulit dilaksanakan lintas sektor

• Timbul ego sektoral

• Inkonsistensi kebijakan daerah

Koordinasi lintas perangkat daerah menjadi syarat penting dalam pembentukan Perda yang efektif.

Tidak Memperhatikan Dampak Implementasi

Banyak Perda disusun tanpa mempertimbangkan kemampuan daerah dalam melaksanakannya. Hal ini menyebabkan Perda hanya berhenti di atas kertas.

Kesalahan ini terlihat dari:

• Tidak adanya analisis biaya dan manfaat

• Keterbatasan sumber daya manusia

• Sarana dan prasarana tidak memadai

Perda yang baik harus realistis dan dapat dilaksanakan.

Tabel Ringkasan Kesalahan Umum Penyusunan Perda

Jenis Kesalahan	Dampak	Risiko
Bertentangan aturan lebih tinggi	Perda dibatalkan	Tinggi
Naskah akademik lemah	Regulasi tidak efektif	Tinggi
Bahasa multitafsir	Sengketa hukum	Sedang
Minim partisipasi publik	Penolakan masyarakat	Sedang
Koordinasi lemah	Implementasi tidak optimal	Sedang

Kesalahan umum penyusunan Perda yang sering terjadi serta strategi praktis untuk menghindarinya agar regulasi daerah berkualitas dan taat asas.

Cara Menghindari Kesalahan dalam Penyusunan Perda

Agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi penyusunan Perda yang sistematis dan terencana.

Memperkuat Pemahaman Asas Pembentukan Peraturan

Penyusunan Perda harus berlandaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti:

• Kejelasan tujuan

• Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

• Keterbukaan

• Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Pemahaman asas ini menjadi kunci menghasilkan regulasi yang taat hukum.

Penyusunan Naskah Akademik yang Komprehensif

Naskah akademik harus disusun berbasis data dan analisis yang mendalam, mencakup:

• Identifikasi masalah

• Analisis hukum dan kebijakan

• Alternatif solusi

• Dampak penerapan regulasi

Langkah ini akan memperkuat legitimasi Perda yang dihasilkan.

Meningkatkan Partisipasi Publik

Pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan akan meningkatkan kualitas dan penerimaan Perda.

Bentuk partisipasi publik antara lain:

• Konsultasi publik

• Focus group discussion

• Uji publik rancangan Perda

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penggunaan Bahasa Hukum yang Jelas dan Konsisten

Bahasa hukum harus disusun dengan memperhatikan kaidah perundang-undangan, antara lain:

• Definisi istilah yang jelas

• Struktur kalimat sederhana

• Konsistensi istilah

Bahasa yang baik akan memudahkan implementasi dan pengawasan.

Penguatan Kapasitas SDM Perancang Perda

Kualitas Perda sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia yang menyusunnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi keharusan.

Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan, seperti Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah 2026: Strategi Mewujudkan Regulasi Daerah yang Berkualitas dan Taat Asas.

Optimalisasi Koordinasi dan Harmonisasi

Koordinasi lintas perangkat daerah dan harmonisasi dengan instansi terkait harus dilakukan secara berkelanjutan. Harmonisasi dapat dilakukan dengan mengacu pada pedoman dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintahan daerah.

Langkah ini penting untuk mencegah tumpang tindih regulasi dan konflik kebijakan.

Evaluasi dan Monitoring Perda Secara Berkala

Perda yang telah ditetapkan perlu dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya. Evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan atau revisi regulasi.

Manfaat evaluasi antara lain:

• Mengetahui dampak nyata Perda

• Mengidentifikasi kendala implementasi

• Meningkatkan kualitas regulasi ke depan

Keterkaitan dengan Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah 2026

Pemahaman mengenai kesalahan umum penyusunan Perda dan cara menghindarinya merupakan materi inti dalam Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah 2026: Strategi Mewujudkan Regulasi Daerah yang Berkualitas dan Taat Asas.

Melalui bimtek ini, peserta akan mendapatkan:

• Pemahaman mendalam asas legislasi

• Teknik penyusunan naskah akademik

• Praktik penyusunan Perda yang efektif

• Studi kasus Perda bermasalah

FAQ

Apa kesalahan paling sering dalam penyusunan Perda?
Kesalahan paling sering adalah Perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan lemahnya naskah akademik.

Mengapa banyak Perda sulit diimplementasikan?
Karena tidak mempertimbangkan kondisi riil daerah dan keterbatasan sumber daya.

Apakah partisipasi publik wajib dalam penyusunan Perda?
Ya, partisipasi publik merupakan bagian dari asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan.

Bagaimana cara meningkatkan kualitas Perda?
Dengan penguatan kapasitas SDM, harmonisasi regulasi, dan evaluasi berkelanjutan.

Tingkatkan kualitas regulasi daerah dan kapasitas aparatur melalui pembekalan komprehensif dalam Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah 2026 agar Perda yang dihasilkan benar-benar efektif, taat asas, dan bermanfaat bagi masyarakat.