Integrasi ESG dalam Penganggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penganggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan dua instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui belanja publik, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan, tetapi juga membentuk arah kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam penganggaran dan pengadaan barang/jasa menjadi langkah krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pemerintahan modern, penganggaran dan pengadaan tidak lagi sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran dan kepatuhan administratif. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan dampak positif jangka panjang, meminimalkan risiko lingkungan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Integrasi ESG menjadi kerangka kerja yang relevan untuk menjawab tuntutan tersebut.

Konsep ESG dalam Penganggaran dan Pengadaan Pemerintah

ESG dalam penganggaran dan pengadaan pemerintah merupakan pendekatan yang memasukkan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam seluruh siklus perencanaan anggaran dan proses pengadaan barang/jasa.

Dimensi Lingkungan dalam Penganggaran dan PBJ

Aspek lingkungan menekankan pentingnya mengurangi dampak negatif belanja pemerintah terhadap lingkungan. Pemerintah memiliki daya ungkit besar untuk mendorong praktik ramah lingkungan melalui kebijakan anggaran dan pengadaan.

Contoh penerapan aspek lingkungan meliputi:

• Penganggaran program yang mendukung pengurangan emisi dan efisiensi energi

• Pengadaan barang ramah lingkungan dan bersertifikat hijau

• Penerapan konsep green procurement

• Pengurangan limbah dan penggunaan sumber daya secara efisien

Melalui belanja pemerintah yang berorientasi lingkungan, instansi pemerintah dapat menjadi contoh bagi sektor lain dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Dimensi Sosial dalam Belanja Pemerintah

Dimensi sosial dalam ESG berfokus pada dampak belanja pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Penganggaran dan pengadaan yang berorientasi sosial bertujuan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata.

Ruang lingkup aspek sosial antara lain:

• Penganggaran program perlindungan sosial

• Pengadaan yang mendukung UMKM dan pelaku usaha lokal

• Pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja

• Pencegahan praktik diskriminatif dalam pengadaan

Integrasi aspek sosial membantu pemerintah menggunakan belanja publik sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dimensi Tata Kelola dalam Penganggaran dan Pengadaan

Dimensi tata kelola menjadi fondasi utama dalam integrasi ESG. Tata kelola yang baik memastikan proses penganggaran dan pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Aspek tata kelola mencakup:

• Perencanaan anggaran berbasis kinerja dan risiko

• Proses pengadaan yang transparan dan kompetitif

• Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif

• Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran

Tanpa tata kelola yang kuat, integrasi aspek lingkungan dan sosial tidak akan berjalan optimal.

Urgensi Integrasi ESG dalam Penganggaran dan Pengadaan Pemerintah

Integrasi ESG dalam penganggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah semakin mendesak seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan keberlanjutan.

Beberapa faktor yang mendorong urgensi tersebut antara lain:

• Besarnya porsi belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional dan daerah

• Meningkatnya risiko lingkungan akibat aktivitas pembangunan

• Tuntutan pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal

• Upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran

• Arah kebijakan reformasi birokrasi dan good governance

Pendekatan ESG membantu pemerintah memastikan bahwa belanja publik tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial dan lingkungan.

Integrasi ESG dalam Siklus Penganggaran Pemerintah

Agar ESG dapat diterapkan secara efektif, prinsip-prinsipnya harus terintegrasi sejak tahap awal siklus penganggaran.

Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Berbasis ESG

Pada tahap perencanaan, instansi pemerintah perlu:

• Mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial dari program yang direncanakan

• Menetapkan prioritas anggaran berdasarkan dampak keberlanjutan

• Menggunakan indikator kinerja yang mencerminkan aspek ESG

Pendekatan ini mendorong pergeseran dari penganggaran berbasis input menjadi penganggaran berbasis dampak.

Pelaksanaan Anggaran dan Pengendalian

Dalam tahap pelaksanaan, integrasi ESG diwujudkan melalui:

• Penggunaan anggaran secara efisien dan bertanggung jawab

• Pemantauan dampak lingkungan dan sosial

• Pengendalian internal untuk mencegah penyimpangan

Evaluasi dan Pelaporan Anggaran

Evaluasi anggaran berbasis ESG menilai tidak hanya serapan anggaran, tetapi juga:

• Dampak terhadap lingkungan

• Manfaat sosial yang dihasilkan

• Kualitas tata kelola dan kepatuhan

Integrasi ESG dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa merupakan area strategis dalam penerapan ESG karena melibatkan rantai pasok, pelaku usaha, dan penggunaan sumber daya dalam skala besar.

Penerapan Prinsip ESG dalam Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan berbasis ESG mencakup:

• Penetapan spesifikasi teknis ramah lingkungan

• Pertimbangan aspek sosial dalam pemilihan penyedia

• Analisis risiko tata kelola dan kepatuhan

ESG dalam Proses Pemilihan Penyedia

Dalam proses pemilihan penyedia, pemerintah dapat:

• Mendorong partisipasi UMKM dan usaha lokal

• Memastikan penyedia mematuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan

• Menggunakan kriteria evaluasi yang transparan dan objektif

Pelaksanaan Kontrak dan Pengawasan

Pelaksanaan kontrak berbasis ESG menuntut:

• Pemantauan kepatuhan penyedia terhadap komitmen ESG

• Pengelolaan risiko lingkungan dan sosial selama pelaksanaan pekerjaan

• Penegakan sanksi dan insentif secara adil

Peran Pimpinan dan ASN dalam Integrasi ESG

Keberhasilan integrasi ESG dalam penganggaran dan pengadaan sangat bergantung pada peran pimpinan dan ASN sebagai pengelola kebijakan dan pelaksana teknis.

Pimpinan berperan dalam:

• Menetapkan arah kebijakan belanja berkelanjutan

• Membangun budaya integritas dan transparansi

• Mendorong inovasi dalam penganggaran dan pengadaan

ASN berperan dalam:

• Menerjemahkan kebijakan ESG ke dalam proses teknis

• Menjaga kepatuhan terhadap regulasi

• Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

Penguatan kapasitas pimpinan dan ASN dalam hal ini sejalan dengan tujuan Bimtek Integrasi Prinsip ESG dalam Tata Kelola Pemerintahan 2026, yang menjadi rujukan penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan.

Contoh Penerapan ESG dalam Pengadaan Pemerintah

Sebagai contoh, sebuah instansi pemerintah menerapkan kebijakan pengadaan peralatan kantor dengan spesifikasi hemat energi dan ramah lingkungan. Selain itu, instansi tersebut memberikan prioritas kepada penyedia lokal dan UMKM yang memenuhi standar kualitas dan kepatuhan.

Hasilnya, instansi tidak hanya menghemat biaya operasional jangka panjang, tetapi juga mendukung ekonomi lokal dan mengurangi dampak lingkungan.

Tabel Ringkasan Integrasi ESG dalam Penganggaran dan PBJ

Tahap	Fokus ESG	Contoh Implementasi
Perencanaan Anggaran	Lingkungan & Sosial	Program ramah lingkungan
Pengadaan	Tata Kelola & Sosial	Pengadaan transparan & UMKM
Pelaksanaan	Lingkungan	Efisiensi energi
Evaluasi	Tata Kelola	Pelaporan akuntabel

Integrasi ESG dalam penganggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan belanja publik yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

Keterkaitan dengan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

Integrasi ESG dalam penganggaran dan pengadaan sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Informasi kebijakan dan regulasi pengadaan dapat diakses melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
https://www.lkpp.go.id

Selain itu, pengelolaan anggaran pemerintah juga merujuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia
https://www.kemenkeu.go.id

Kedua lembaga tersebut menjadi rujukan utama dalam penerapan tata kelola penganggaran dan pengadaan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Tantangan dan Solusi Integrasi ESG dalam Penganggaran dan PBJ

Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:

• Pemahaman ESG yang belum merata

• Keterbatasan data dan indikator dampak

• Resistensi terhadap perubahan proses

• Kekhawatiran peningkatan biaya pengadaan

Solusi yang dapat dilakukan meliputi:

• Penyusunan pedoman ESG internal

• Pelatihan dan bimbingan teknis berkelanjutan

• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi

• Pendekatan bertahap dalam penerapan ESG

FAQ

Apa yang dimaksud ESG dalam penganggaran pemerintah?
ESG dalam penganggaran adalah pendekatan yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam perencanaan dan penggunaan anggaran.

Mengapa ESG penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah?
Karena pengadaan pemerintah memiliki dampak besar terhadap lingkungan, ekonomi, dan tata kelola publik.

Apakah penerapan ESG akan meningkatkan biaya pengadaan?
Tidak selalu. Dalam jangka panjang, ESG justru dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko biaya.

Bagaimana cara memulai integrasi ESG dalam PBJ?
Dimulai dengan perencanaan yang baik, peningkatan kapasitas SDM, dan penyesuaian kebijakan internal.

Mewujudkan belanja publik yang berkelanjutan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas tata kelola penganggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penguatan kapasitas aparatur dalam Bimtek Integrasi Prinsip ESG dalam Tata Kelola Pemerintahan 2026.